Buku "Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa: Dalam Pemberantas Tindak Pidana Korupsi" membahas bagaimana hukum dan kebijakan pengadaan barang/jasa di Indonesia dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Buku ini mengkaji isu-isu krusial seperti tingginya angka korupsi pada sektor pengadaan pemerintah, peran regulasi dan kelembagaan, serta menawarkan gagasan pembarua…
Kajian dalam buku ini bertujuan untuk merancang konstruksi prinsip restoratibe justice dalam keraka konsep penegakan hkum pidana indonesia pemahaman dasar.
Buku ini membahas tentang teknik merusmuskan perbuatan pidana, pembagian perbuatan pidana, hingga pembahasan tentang delict culpoos yang sesungguhnya dan delict culpoos yang tidak sesungguhnya
Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan tercipta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Lebih dari pada itu,…
Buku ini memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana.
Buku ini bertujuan memperkenalkan hukum progresif
Buku ini berisi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana dan penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana.