Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Buku ini membahas tentang hukum keluarga menurut ketentuan hukum nasional, hukum Islam, dan juga hukum adat. Hukum keluarga terbagi menjadi hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum waris, hukum perlindungan, dan sebagainya. Sumber hukum keluarga terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Buku ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang kini masi…
Buku ini membahas terkait bagaimana fungsi Bang Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan guna mendukung Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pencegahan tidak terjadinya likuidasi perbankan. Karnanya diperlukan adanya dasarhukum untuk tindakan pencegahan dan penanganan permaslahan stabilitas sistem keuangan.
Pada awalnya-Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat untuk menanggulangi tindak pidana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul pelbagai tindak pidana yang modus operandinya rumit dan peralatannya yang canggih, tetapi belum mampu dijangkau oleh KUHP. Mengantisipasi situasi demikian, penyusun KUHP telah memberi ruang dengan cara menambahkan Pasal 103 KUHP. Melal…
Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan kewajiban untuk terus peduli, berupaya, dan bekerja untuk mewujudkan cita-cita luhur, yakni melepaskan manusia dari jerat kemiskinan, kebodohan, eksploitasi, dan kesenjangan. Kesadaran untuk melepaskan diri dari kondisi demikian memerlukan langkah strategis dimana komunikasi bisa berperan di dalamnya. Komunikasi pembangunan adalah studi yang berusa…