Buku "Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa: Dalam Pemberantas Tindak Pidana Korupsi" membahas bagaimana hukum dan kebijakan pengadaan barang/jasa di Indonesia dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Buku ini mengkaji isu-isu krusial seperti tingginya angka korupsi pada sektor pengadaan pemerintah, peran regulasi dan kelembagaan, serta menawarkan gagasan pembarua…
Buku ini membahas tentang teknik merusmuskan perbuatan pidana, pembagian perbuatan pidana, hingga pembahasan tentang delict culpoos yang sesungguhnya dan delict culpoos yang tidak sesungguhnya
Buku ini bertujuan memperkenalkan hukum progresif
Pada awalnya-Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat untuk menanggulangi tindak pidana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul pelbagai tindak pidana yang modus operandinya rumit dan peralatannya yang canggih, tetapi belum mampu dijangkau oleh KUHP. Mengantisipasi situasi demikian, penyusun KUHP telah memberi ruang dengan cara menambahkan Pasal 103 KUHP. Melal…